Pemerintah NSW melanjutkan agenda perubahannya selama dua minggu terakhir dengan mengesahkan beberapa RUU di Parlemen NSW.
Premier Dominic Perrottet mengatakan Pemerintah akan selalu mengutamakan masyarakat dan keamanan dengan undang-undang baru untuk mengentaskan pencucian uang dan perangkat terenkripsi, menerapkan ‘No Body, No Parole’ (Tidak Ada Orang, Tidak Ada Pembebasan Bersyarat), dan memberi dukungan lebih lanjut demi memastikan keselamatan pekerja garda depan kita dan banyak hal lainnya.
“Pemerintahan ini tidak pantang mundur dalam meningkatkan kualitas kehidupan setiap orang di semua komunitas di seluruh Negara Bagian yang didukung oleh agenda perubahan ekstensif kami yang telah disahkan oleh Parlemen NSW,” ujar Dominic Perrottet.
“Kami akan kembali ke Parlemen dua minggu lagi dengan lebih banyak undang-undang untuk mengamankan masa depan yang lebih cerah bagi Negara Bagian kita.”
RUU yang disahkan dalam dua minggu terakhir mencakup:
• Childcare and Economic Opportunity Fund Bill / RUU Dana Peluang Ekonomi dan Penitipan Anak
• Crimes Legislation Amendment (Assaults on Frontline Emergency and Health Workers) Bill / RUU Amendemen Undang-Undang Kejahatan (Kekerasan terhadap Pekerja Kesehatan dan Darurat Garda Depan)
• Crimes (Administration of Sentences) Amendment (No Body, No Parole) Bill / RUU Amendemen Kejahatan (Penerapan Hukuman) (Tidak Ada Orang, Tidak Ada Pembebasan Bersyarat)
• Confiscation of Proceeds of Crime Legislation Amendment Bill / RUU Amendemen Undang-Undang Penyitaan Hasil Kejahatan
• Criminal Procedure Legislation Amendment (Prosecution of Indictable Offences) Bill / RUU Amendemen Legislasi Prosedur Kriminal (Penuntutan Pelanggaran yang Dapat Didakwa)
• Security Industry Amendment Bill / RUU Amendemen Industri Keamanan
• Crimes Amendment (Money Laundering) Bill / RUU Amendemen Kejahatan (Pencucian Uang)
• Dedicated Encrypted Criminal Communication Device Prohibition Orders Bill / RUU Perintah Pelarangan Peralatan Komunikasi Kriminal Terenkripsi Khusus
• Law Enforcement (Powers and Responsibilities) Amendment (Digital Evidence Access Orders) Bill / RUU Amendemen Penegakan Hukum (Kekuasaan dan Tanggung Jawab) (Perintah Akses Bukti Digital)
• Statute Law (Miscellaneous Provisions) (No 2) Bill / RUU Hukum Undang-Undang (Berbagai Ketentuan) (No 2)
• Constitution Amendment (Appointment of Lieutenant-Governor and Administrator) Bill / RUU Amendemen Konstitusi (Penunjukan Letnan-Gubernur dan Administrator)
• Electoral Legislation Amendment Bill (No 2) Bill / RUU Amendemen Legislasi Elektoral (No 2)
• Treasury and Energy Legislation Amendment Bill / RUU Amendemen Legislasi Perbendaharaan dan Energi
• Electronic Conveyancing Enforcement Bill / RUU Penegakan Conveyancing Elektronik
• Building and Other Fair Trading Legislation Amendment Bill / RUU Amendemen Legislasi Pembangunan dan Perdagangan Adil Lainnya
• Electoral Legislation Amendment Bill / RUU Amendemen Legislasi Elektoral
• Royal Botanic Gardens and Domain Trust Amendment (Facilitation of Sydney Metro West) Bill / RUU Amendemen Royal Botanic Gardens dan Domain Trust (Fasilitasi Sydney Metro West)
• Workers Compensation (Dust Diseases) Bill / RUU Kompensasi Pekerja (Penyakit Debu)
• Scrap Metal Industry (Review) Bill / RUU Industri Logam Bekas (Tinjauan)
• Crimes (Sentencing Procedure) Amendment Bill / RUU Amendemen Hukum (Prosedur Pemberian Hukuman). [IM]
