Komisaris Anti Perbudakan meluncurkan rencana untuk memerangi perbudakan modern dengan terbitnya hasil survei yang menunjukkan dukungan luar biasa bagi pemerintah untuk berbuat lebih banyak.
NSW akan menjadi pelopor global dalam menangani perbudakan modern, dengan diluncurkannya rencana strategis tiga tahun ‘Bekerja Bersama-sama untuk Mencapai Kebebasan Sejati’ oleh komisaris independen anti perbudakan negara bagian ini. Renstra ini menguraikan langkah-langkah konkret untuk memerangi peningkatan perbudakan modern di seluruh NSW. Perkiraan jumlah orang yang mengalami perbudakan modern di NSW telah meningkat menjadi lebih dari 16.400.
Tindakan tersebut diambil bersamaan dengan terbitnya hasil jajak pendapat baru-baru ini, yang menyebutkan bahwa 78 persen responden ingin pemerintah berbuat lebih banyak untuk melindungi orang dari perbudakan modern.
Jajak pendapat ini, yang ditugaskan oleh Kantor Komisaris Anti Perbudakan NSW dan dilaksanakan oleh Essential Research, juga mengungkapkan bahwa banyak orang yang tidak menyadari parahnya masalah ini di NSW. Enam dari sepuluh orang Australia mengatakan mereka tidak mengetahui bahwa jumlah orang dalam perbudakan modern di NSW begitu tinggi, dan lebih dari 40 persen orang keliru meyakini bahwa menjalin hubungan dagang dengan perusahaan luar negeri yang terlibat dalam perbudakan modern merupakan tindakan ilegal bagi bisnis di Australia.
Komisaris Anti perbudakan NSW, Dr James Cockayne, yang merupakan Komisaris Anti perbudakan pertama di negara ini dan yang kedua secara global, mengatakan rencana terobosan, ‘Bekerja Bersama-sama untuk Mencapai Kebebasan Sejati’ merupakan langkah persiapan untuk mengambil tindakan-tindakan anti perbudakan yang efektif di New South Wales selama tiga tahun ke depan, sehingga memposisikan negara bagian ini di garis depan upaya global untuk memerangi perbudakan modern.
Unsur-unsur penting dari rencana tersebut meliputi:
• menghapus produk perbudakan modern dari upaya pengadaan pemerintah
• mengembangkan hotline (saluran dukungan siaga) untuk dukungan dan rujukan bagi mereka yang mengalami perbudakan modern
• menempatkan korban perbudakan modern sebagai inti upaya-upaya anti perbudakan
• mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab di sektor swasta
• memperlengkapi pekerja garis depan agar dapat mengidentifikasi dan melaporkan perbudakan modern
• membentuk Dewan Penasihat ahli dan mengadakan forum anti perbudakan dua kali setahun
“Perbudakan modern mungkin kedengaran seperti konsep asing bagi banyak orang, tetapi sesungguhnya ada di sekitar kita. Perbudakan modern sedang berlangsung sekarang ini di berbagai pertanian/peternakan di pedesaan NSW, di toko-toko dan lokasi konstruksi di kota-kota kita, atau mungkin bahkan hanya beberapa rumah dari tempat kita tinggal.”
“Kami melihat perempuan dan anak-anak menjadi rentan akibat kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga; petugas kebersihan dan satpam yang bekerja di blok perkantoran yang terjebak dalam cengkeraman jeratan hutang; anak-anak perempuan yang dipaksa menikah di NSW atau di luar negeri; dan para penyandang disabilitas yang dieksploitasi di tempat kerja yang terpisah atau dalam fasilitas perawatan.
“Setiap orang memiliki hak asasi manusia untuk bebas dari perbudakan, tetapi saat ini ada ribuan orang yang dirampas hak asasinya di sini, di NSW.”
Sophie Otiende, seorang pemimpin dan penyintas global visioner merupakan Chief Executive dari Dana Global untuk Mengakhiri Perbudakan Modern. Beliau akan memberikan pidato utama pada peluncuran rencana strategis ini, dan akan menekankan pentingnya menempatkan orang-orang yang pernah mengalami perbudakan modern sebagai inti dalam perang melawan perbudakan modern.
Ms Otiende mengatakan bahwa dengan menanamkan suara penyintas dalam proses pengambilan keputusan, kita dapat secara efektif membuka jalan menuju dunia yang bebas dari perbudakan.
Dr Cockayne mengatakan rencana strategis tersebut dikembangkan melalui konsultasi ekstensif dengan para ahli, pemangku kepentingan, dan penyintas perbudakan modern. Lebih dari 2.500 orang berkontribusi dalam proses konsultasi antara September 2022 dan Mei 2023.
“Ini adalah rencana yang ambisius dibandingkan dengan yang lazim dilakukan. Tetapi jika dibandingkan dengan besarnya masalah yang kita hadapi, rencana ini tidak bisa dikatakan ambisius. Kita tidak dapat membuang-buang waktu. Sudah saatnya kita melakukan perlawanan untuk mengakhiri perbudakan modern di New South Wales.”
Rencana strategis selengkapnya dapat dilihat di https://nswantislavery.org.au. [IM]
